Menurut ShibDaily, Vietnam telah membuat kemajuan signifikan dalam regulasi mata uang kripto dengan diberlakukannya undang-undang aset digital baru. Undang-undang ini secara resmi mengakui aset digital dalam kerangka hukum nasional, mendefinisikannya sebagai aset yang menggunakan enkripsi atau teknologi terkait untuk pembuatan, penerbitan, penyimpanan, dan transfernya. Undang-undang ini memperkenalkan dua kategori berbeda: aset virtual dan aset kripto. Aset virtual digambarkan sebagai aset digital yang digunakan untuk pertukaran atau investasi, dan diperlakukan secara terpisah dari sekuritas, mata uang digital yang didukung fiat, dan instrumen keuangan lainnya yang telah diatur oleh peraturan sipil atau keuangan yang ada. Aset kripto, di sisi lain, didefinisikan sebagai aset digital yang menggunakan teknologi enkripsi untuk memverifikasi transaksi dan menetapkan kepemilikan, tidak termasuk sekuritas dan mata uang digital yang didukung fiat.
Undang-Undang tentang Industri Teknologi Digital yang baru disahkan di Vietnam menempatkan regulasi aset digital di bawah pengawasan pemerintah. Pihak berwenang kini bertanggung jawab untuk menetapkan pedoman yang jelas untuk klasifikasi, regulasi, dan perdagangan aset-aset ini. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan badan-badan regulator untuk menerapkan perlindungan terhadap ancaman keamanan siber dan menegakkan langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Dibuat dengan mempertimbangkan standar internasional, undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan regulasi di Vietnam, di mana kerangka hukum yang jelas untuk aset digital sebagian besar tidak ada. Dimasukkannya Vietnam dalam "daftar abu-abu" Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) karena kekhawatiran atas upaya anti pencucian uang telah mendorong seruan untuk regulasi yang lebih jelas mengenai aset virtual. FATF telah mendesak Vietnam untuk menerapkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk mengurangi risiko yang terkait dengan keuangan digital.
Undang-undang aset digital baru Vietnam yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum negara tersebut, menyelaraskannya dengan standar internasional, dan mendukung upaya untuk keluar dari daftar pemantauan FATF. Undang-undang ini menandai langkah penting dalam pendekatan Vietnam yang terus berkembang terhadap keuangan digital, yang menunjukkan semakin besarnya pengakuan terhadap peran sektor tersebut dalam strategi ekonomi dan teknologi negara yang lebih luas. Disahkannya undang-undang tersebut mencerminkan komitmen Vietnam untuk membangun lingkungan regulasi yang komprehensif bagi aset digital, yang memastikan inovasi dan keamanan dalam lanskap keuangan digital yang berkembang pesat.