Vietnam secara resmi mengesahkan Undang-Undang Industri Teknologi Digital pada 14 Juni 2025—sebuah langkah bersejarah yang mengakhiri ketidakpastian hukum terkait aset kripto di negara tersebut. Regulasi ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Dalam UU tersebut, aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, NFT, dan token blockchain diakui sebagai aset digital, meski tidak dikategorikan sebagai sekuritas atau mata uang resmi. Pemerintah juga menetapkan standar lisensi untuk bursa aset digital, kustodian, dan layanan blockchain, sekaligus menerapkan kerangka kerja anti-money laundering (AMKL) sesuai pedoman internasional.
Tak hanya itu, pemerintah Vietnam juga menawarkan berbagai insentif—seperti keringanan pajak, dukungan R&D, dan akses lahan industri—untuk menarik investor dan talenta digital di sektor AI, blockchain, semikonduktor, dan web3.
Langkah ini menempatkan Vietnam sebagai salah satu negara Asia Tenggara dengan pendekatan paling proaktif terhadap regulasi aset digital, sekaligus memperkuat posisinya sebagai calon pusat teknologi kripto regional.