Para legislator Prancis mendukung usulan baru yang dapat mengubah cara sebagian pengguna mata uang kripto memenuhi kewajiban pelaporan pajak di Prancis. Amandemen ini menyasar pemilik aset kripto yang disimpan sendiri, yakni aset yang tidak disimpan pada penyedia layanan aset kripto, termasuk aset di dompet pribadi.

Menurut usulan tersebut, setiap kepemilikan senilai 100 ribu euro atau lebih, setara dengan sekitar 112 ribu dolar AS, akan dikenai aturan pelaporan baru. Pemilik aset tersebut wajib melaporkannya berdasarkan nilainya pada 31 Desember setiap tahun.

Amandemen tersebut bernomor I-CF821 dan disetujui oleh Komite Keuangan Majelis Nasional pada hari Jumat. Jika menjadi bagian dari undang-undang, ketentuan ini akan ditambahkan ke dalam kode pajak umum Prancis, sehingga memperluas cakupan kewajiban pajak yang terkait dengan aset digital yang disimpan di luar platform kustodian.

Rancangan ketentuan tersebut menyatakan bahwa kegagalan melaporkan aset dapat membuat pemiliknya dikenai denda hingga 10 ribu euro. Karena itu, kepatuhan menjadi hal penting bagi setiap pengguna di Prancis yang menyimpan sendiri aset kriptonya.

Pengusul amandemen mengatakan tujuannya adalah memerangi penghindaran pajak. Mereka merujuk pada penyelidikan parlemen mengenai perpajakan orang kaya, yang menyebutkan bahwa keuntungan modal dari mata uang kripto mencapai 3,5 miliar euro pada 2021, sementara hanya 400 juta euro kepemilikan mata uang kripto yang dilaporkan kepada otoritas pajak pada tahun yang sama.

Amandemen ini diajukan oleh tiga anggota kelompok parlemen LIOT, yaitu Charles de Courson, Jean-Pierre Bataille, dan Michel Castellani. Usulan ini merupakan salah satu dari lima amandemen terkait mata uang kripto yang disetujui Komite Keuangan pada minggu yang sama.

Usulan lain yang sebelumnya diajukan mencakup pajak keluar atas kepemilikan mata uang kripto senilai lebih dari 800 ribu euro ketika wajib pajak pindah ke luar negeri, serta penghapusan penangguhan pajak atas konversi ke stablecoin yang didukung mata uang fiat.

Namun, meski Komite Keuangan menyetujui amandemen-amandemen ini, komite tersebut kemudian menolak bagian pendapatan dari rancangan anggaran 2027 dengan 31 suara berbanding 3. Para anggota parlemen dijadwalkan mulai membahas bagian ini di Majelis Nasional pada hari Selasa, dengan menggunakan rancangan awal pemerintah.

Dengan demikian, amandemen ini masih harus menempuh proses legislasi yang panjang. Amandemen tersebut perlu diajukan kembali dan disetujui melalui prosedur parlemen sebelum dapat menjadi bagian dari undang-undang.

Bagi pengguna, langkah ini berarti memantau nilai dompet yang dikelola sendiri, mendokumentasikan kepemilikan, dan bersiap memenuhi kewajiban pelaporan pajak dapat menjadi semakin penting ke depannya.

#العملات_المشفرة #Regulasi