#CLARITYAct
🔥 Undang-Undang CLARITY dalam risiko: Demokrat dan Republik tidak akan sampai ke pemilu?

Dewan Perwakilan Rakyat AS telah memangkas jadwal kerjanya menjelang pemilihan umum paruh waktu November, membatalkan pemungutan suara pada akhir September. Kini, para anggota kongres akan berlibur pada 17 September, bukan 1 Oktober.
Hal ini menciptakan kebuntuan serius bagi salah satu RUU kripto paling penting, yaitu Undang-Undang CLARITY:

➡️ Tekanan waktu: Senat telah menjadwalkan pemungutan suara prosedural pertama untuk RUU tersebut pada 15 September, hanya dua hari sebelum Dewan Perwakilan Rakyat berlibur.
➡️ Perlunya koordinasi: Bahkan jika Senat dengan cepat meloloskan versi yang telah diubah, Dewan Perwakilan Rakyat tetap saja tidak akan punya waktu untuk memberikan suara sebelum pemilu.
➡️ Penilaian pasar: Pusat analitis Galaxy Digital menyebut pengesahan undang-undang sebelum pemilu “sangat tidak mungkin.” Polymarket telah menurunkan probabilitas Undang-Undang CLARITY lolos hingga akhir tahun menjadi di bawah 20%.

❓ Apa langkah selanjutnya?
Masih ada kemungkinan sesi lame duck (periode antara pemilu November dan pelantikan Kongres baru). Jika Senat menyetujui dokumen kompromi sekarang, Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjaunya kembali setelah pemilu.

Namun, perombakan di Kongres setelah kontestasi November bisa sepenuhnya mengubah peta keselarasan politik dan motivasi para pembuat kebijakan.