Undang-Undang CLARITY menghadapi momen sulit lainnya karena anggota parlemen dari Partai Demokrat terus berselisih pendapat mengenai kesepakatan etik yang diusulkan terkait rancangan undang-undang tersebut. Pembahasan kini berfokus pada bagaimana potensi pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah senior harus diselidiki dan ditegakkan.

Usulan saat ini akan menjadikan Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebagai satu-satunya otoritas yang bertanggung jawab menangani perkara etika yang melibatkan presiden dan pejabat puncak lain yang terhubung dengan industri kripto. Sebagian senator Demokrat berpendapat pendekatan ini terlalu terbatas dan ingin jaksa agung di tingkat negara bagian juga memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan.

Senator Angela Alsobrooks secara tegas mengkritik usulan tersebut dan menyebutnya sebagai tawaran yang belum melangkah cukup jauh. Ia mengatakan ia tidak akan mendukung UU CLARITY jika Departemen Kehakiman menjadi satu-satunya badan penegak. Senator Ruben Gallego juga menyampaikan kekhawatiran serupa dan mengatakan Demokrat belum siap untuk mendukung kesepakatan yang lemah.

Pandangan mereka penting karena kedua senator sebelumnya mendukung RUU tersebut pada tahap komite. Agar RUU itu dapat lolos di Senat, diperkirakan Partai Republik membutuhkan dukungan dari beberapa senator Demokrat. Ini berarti perundingan mengenai bagian etika dapat berdampak besar pada suara akhir.

Perdebatan tersebut juga menimbulkan ketegangan di dalam Partai Demokrat. Beberapa kelompok aktivis menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan konflik kepentingan yang melibatkan Senator Kirsten Gillibrand. Mereka menyoroti hubungan keluarganya dengan industri kripto dan berpendapat bahwa standar etika yang lebih ketat harus diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembentukan kebijakan kripto.

Kekhawatiran ini menambah tekanan pada perundingan yang sedang berlangsung. Banyak anggota parlemen sepakat bahwa aturan yang jelas diperlukan, tetapi mereka masih berbeda pendapat tentang bagaimana aturan tersebut harus ditegakkan. Selama masalah itu belum terselesaikan, masa depan UU CLARITY masih belum pasti.

Meskipun ada perbedaan pendapat, beberapa pengamat meyakini RUU tersebut masih memiliki peluang yang realistis untuk dilanjutkan. Pasar prediksi baru-baru ini menunjukkan ekspektasi yang lebih tinggi untuk RUU itu setelah kabar bahwa negosiasi terus berlanjut. Beberapa analis pasar juga percaya peluang pengesahannya mungkin lebih kuat daripada yang disiratkan oleh pasar taruhan publik.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa regulasi kripto di Amerika Serikat lebih dari sekadar aset digital. Pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik kini menjadi sama pentingnya dengan aturan-aturan yang akan mengatur industri tersebut.

Minggu-minggu mendatang kemungkinan besar akan menentukan apakah para pembuat undang-undang dapat mencapai kompromi yang memuaskan kedua belah pihak. Jika demikian, UU CLARITY bisa semakin dekat untuk menjadi salah satu RUU regulasi kripto yang paling penting di Amerika Serikat. Jika tidak, perdebatan soal etika mungkin akan terus menunda kemajuannya.

#crypto #CLARITYAct #blockchain #Regulation #Web3