Uni Eropa (UE) tahun lalu menyetujui undang-undang baru yang disebut DAC8 (Arahan tentang Kerjasama Administratif), yang akan mulai berlaku pada tahun 2026.
Inisiatif ini bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak melalui cryptocurrency. Akibatnya, transaksi crypto sekarang akan setransparan perbankan tradisional.
Dari tahun 2026, semua bursa crypto dan penyedia layanan yang beroperasi di Eropa harus mengirimkan informasi berikut tentang pengguna mereka kepada otoritas pajak:
👉Informasi pribadi: nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor identifikasi pajak (TIN).
👉Informasi transaksi: pembelian dan penjualan, konversi dari satu crypto ke crypto lainnya, dan transfer jumlah besar.
👉Informasi dompet: jumlah aset crypto yang dimiliki oleh pengguna.
👉Batas waktu 1 Januari 2026: Mulai tanggal ini, bursa akan mulai mengumpulkan dan melaporkan informasi.
Laporan pertama dari transaksi penuh untuk tahun 2027-2026 harus diserahkan kepada kantor pajak negara yang relevan pada tahun 2027.
Semua warga negara dari negara-negara yang termasuk dalam Uni Eropa. Bahkan jika bursa di luar UE memberikan layanan kepada warga negara UE, mereka juga mungkin harus mematuhi aturan ini. Dari tahun 2026, kesempatan untuk transaksi "anonim" dalam cryptocurrency di Eropa hampir berakhir. Ini pada dasarnya merupakan langkah besar menuju memasukkan pasar crypto ke dalam kerangka hukum.
