Menurut Foresight News, Inggris telah memperkenalkan proposal pada 22 Juli untuk melarang sektor publiknya, termasuk layanan kesehatan dan dewan lokal, membayar tuntutan ransomware. Proposal tersebut mengharuskan korban untuk mengajukan laporan yang berisi rincian penting kepada pemerintah dalam waktu 72 jam setelah serangan dan melakukan analisis yang lebih komprehensif dalam waktu 28 hari. Ransomware biasanya menuntut pembayaran tebusan dalam bentuk cryptocurrency.
Menteri Keamanan Inggris Dan Jarvis menyatakan bahwa proposal tersebut mencerminkan tekad Kementerian Dalam Negeri untuk membongkar model bisnis kejahatan siber dan melindungi layanan yang diandalkan semua orang. Dia menekankan kolaborasi dengan industri untuk memajukan langkah-langkah ini.