Menurut laporan TechFlow, pada 26 Juni, pemerintah Hong Kong merilis (Pernyataan Kebijakan Pengembangan Aset Digital Hong Kong 2.0), menegaskan komitmen untuk menjadikan Hong Kong sebagai pusat inovasi global di bidang aset digital. Kebijakan ini mengusulkan kerangka kerja "LEAP", yang mencakup optimalisasi hukum dan regulasi, perluasan produk tokenisasi, pengembangan skenario aplikasi, dan pengembangan talenta.
Dalam hal regulasi, pemerintah akan membangun kerangka regulasi penyedia layanan aset digital yang terpadu, dengan Komisi Sekuritas sebagai lembaga regulasi utama. Mekanisme pemberian lisensi untuk penerbit stablecoin akan diterapkan pada 1 Agustus, dan mendorong penerbitan obligasi pemerintah yang ter-tokenisasi secara rutin. Sekretaris Keuangan Chan Mo-po menyatakan bahwa teknologi blockchain dapat mewujudkan transaksi keuangan yang lebih efisien dan biaya rendah.