Menurut laporan Cointelegraph, Pengadilan Tinggi Karnataka di India memerintahkan pemblokiran domain Proton Mail karena menolak untuk berbagi informasi dengan pihak berwenang. Perintah ini berawal dari keluhan sebuah perusahaan yang karyawannya menerima email yang bersifat menyerang.
Tim Proton pernah melaporkan bahwa pihak berwenang India mengusulkan pemblokiran layanan akibat dugaan 'ancaman bom palsu', tetapi layanan tersebut tetap beroperasi. Tindakan ini tampaknya merupakan salah satu tren global dalam mengambil tindakan terhadap aktivitas pengguna di platform.
Di Spanyol, Proton AG pernah memberikan informasi pengguna kepada pihak berwenang, menimbulkan kekhawatiran privasi. Perdagangan cryptocurrency di India menghadapi pajak 30%, dengan estimasi lebih dari 100 juta pemegang aset digital.