Menurut PANews, Majelis Nasional Korea Selatan sedang mempercepat proses tinjauan untuk undang-undang Security Token Offering (STO). Dua rancangan undang-undang terkait STO, yang diajukan oleh anggota parlemen Min Byeong-deok dan Kim Jae-seop, telah mencapai tahap diskusi di Komite Urusan Pemerintah. Presiden Demokrat yang baru terpilih, Lee Jae-myung, telah menyatakan dukungan yang jelas untuk legalisasi STO, yang berpotensi memecahkan kebuntuan legislasi yang telah berlangsung sejak Desember tahun lalu.
Laporan menyoroti bahwa perusahaan sekuritas besar Korea Selatan dan perusahaan teknologi telah mempersiapkan banyak rencana penerbitan STO selama bertahun-tahun, mencakup sektor-sektor seperti real estate, komoditas, dan hak kekayaan intelektual. Meskipun mantan Presiden Yoon Suk-yeol telah berulang kali berjanji untuk melegalkan STO, upaya ini tidak berhasil. Namun, kini ada konsensus langka di antara partai-partai politik, dan pasar keuangan berharap bahwa pemerintahan baru akan segera menyelesaikan proses legislasi.
Jika rancangan undang-undang ini disetujui, itu akan mencabut larangan penerbitan token blockchain yang diterapkan pada akhir 2010-an, menetapkan kerangka kerja yang sesuai bagi institusi untuk menerbitkan token yang didukung aset.