Menurut PANews, Departemen Perbendaharaan New Hampshire mengeluarkan peringatan pada 13 Mei, mendesak penduduk untuk berhati-hati terhadap panggilan penipuan yang menyamar sebagai pejabat pemerintah. Para penipu ini menggunakan nomor telepon resmi palsu dan mengklaim bahwa identitas korban telah dicuri, berusaha meyakinkan mereka untuk mentransfer dana melalui Bitcoin untuk 'melindungi' aset mereka. Departemen Perbendaharaan menekankan bahwa lembaga pemerintah tidak akan pernah meminta pembayaran atau transfer dalam Bitcoin dan menyarankan individu untuk segera menutup telepon dan melaporkan panggilan semacam itu ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.
Peringatan ini mengikuti disahkannya undang-undang pertama 'Cadangan Bitcoin Strategis' di negara ini pada 6 Mei, yang memungkinkan perbendaharaan negara untuk mengalokasikan hingga 5% dari dana publik ke dalam Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dengan kapitalisasi pasar melebihi $500 miliar.
