Menurut PANews, Pengadilan Tinggi Karnataka di India telah memerintahkan larangan segera terhadap layanan email terenkripsi Proton Mail, mengacu pada kekuasaan Undang-Undang Teknologi Informasi negara itu tahun 2008. Keputusan ini, yang dibuat pada 29 April 2025, menyusul gugatan yang diajukan pada bulan Januari oleh sebuah perusahaan desain di New Delhi, yang menuduh karyawannya menerima email yang menyinggung melalui layanan tersebut. Proton Mail sebelumnya menghadapi usulan larangan pada Maret 2024 karena 'ancaman bom palsu,' tetapi tidak diterapkan.
Putusan ini menyoroti meningkatnya pengawasan regulasi global terhadap platform komunikasi terenkripsi. Baru-baru ini, pendiri Telegram Pavel Durov ditangkap di Prancis karena masalah moderasi konten. Selain itu, perusahaan induk Proton Mail yang berbasis di Swiss memberikan data pengguna kepada otoritas Spanyol pada tahun 2024, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pembela privasi tentang sentralisasi layanan.